Salah satu opsi menarik bagi masa depan Kementerian BUMN adalah mengalihkannya menjadi sebuah lembaga non-kementerian, seperti badan atau otoritas khusus. Gagasan ini menawarkan jalan tengah antara mempertahankan pengawasan negara dan memberikan independensi yang lebih besar kepada BUMN. Sebuah lembaga semacam ini akan fokus pada profesionalisme dan tata kelola yang baik, mengurangi intervensi politik harian, dan mendorong kinerja BUMN yang lebih optimal dan akuntabel di pasar yang kompetitif.
Inti dari ide sebuah lembaga non-kementerian adalah memisahkan BUMN dari hiruk pikuk politik dan birokrasi pemerintahan. Sebagai badan independen, lembaga ini akan memiliki struktur yang lebih ramping, fleksibel, dan berorientasi pada hasil. Keputusan strategis dan pengawasan akan didasarkan pada pertimbangan profesional, bukan kepentingan politik jangka pendek, yang dapat meningkatkan efisiensi yang signifikan.
Lembaga non-kementerian ini akan berfungsi sebagai pengawas dan pembina strategis BUMN. Tugas utamanya meliputi perumusan kebijakan jangka panjang untuk BUMN, evaluasi kinerja, serta memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Sebuah lembaga semacam ini dapat memastikan BUMN tetap berada di jalur yang benar tanpa perlu terlibat dalam detail operasional sehari-hari yang menjadi tugas direksi BUMN.
Independensi yang lebih besar dari intervensi politik harian adalah keuntungan utama dari model sebuah lembaga ini. Dengan status non-kementerian, lembaga ini tidak akan terlalu rentan terhadap pergantian kabinet atau tekanan politik sesaat. Ini akan memungkinkan konsistensi dalam kebijakan dan strategi BUMN, menciptakan lingkungan yang lebih stabil bagi investasi dan pertumbuhan, dan meningkatkan kredibilitas BUMN di mata investor.
Fokus pada profesionalisme dan tata kelola yang baik akan menjadi prioritas utama sebuah lembaga non-kementerian. Rekrutmen dan penempatan direksi BUMN akan didasarkan pada meritokrasi dan kompetensi, bukan afiliasi politik. Lembaga ini akan mendorong praktik bisnis yang transparan, akuntabel, dan sesuai standar internasional, memastikan kinerja BUMN yang maksimal.
Model ini juga berpotensi mengurangi tumpang tindih kewenangan dengan kementerian teknis lainnya. Sebuah lembaga khusus BUMN akan memiliki lingkup tugas yang jelas, berkoordinasi dengan kementerian lain pada isu-isu sektoral, namun tetap menjadi otoritas utama dalam hal kebijakan dan pengawasan BUMN secara keseluruhan, menciptakan mekanisme koordinasi yang lebih efektif.
Meskipun konsep sebuah lembaga non-kementerian ini menjanjikan, tantangannya adalah bagaimana memastikan independensi tersebut benar-benar terwujud dan tidak hanya di atas kertas. Diperlukan undang-undang yang kuat dan mekanisme check and balance yang efektif untuk mencegah intervensi dari pihak manapun.